SURABAYA // Lensapubliknews.com – Genap satu tahun kepemimpinan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, sorotan tajam datang dari LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Jawa Timur. LIRA menilai setahun terakhir masih didominasi oleh agenda seremonial dan prestasi administratif yang belum menyentuh akar persoalan masyarakat.
Gubernur LIRA Jawa Timur, Samsudin,SH menyatakan bahwa publik saat ini tidak lagi membutuhkan presentasi capaian di atas kertas atau deretan penghargaan. Menurutnya, Jawa Timur membutuhkan perubahan struktural yang berdampak langsung pada kesejahteraan.
“Publik tidak membutuhkan presentasi capaian di atas kertas. Publik membutuhkan keterbukaan data yang bisa diawasi dan dirasakan dampaknya,” tegas Samsudin kepada wartawan di Surabaya, Minggu (22/2/2026).
Soroti Temuan BPK dan Risiko Kebocoran Anggaran
LIRA Jatim menyoroti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang masih menunjukkan adanya kelemahan dalam pengendalian internal serta potensi kerugian negara. Samsudin memperingatkan bahwa jika temuan ini terus berulang tanpa penyelesaian sistemik, risiko kebocoran anggaran akan menjadi ancaman laten.
“Antikorupsi bukan sekadar spanduk dan pidato. Harus ada langkah konkret seperti audit investigatif, evaluasi pejabat bermasalah, hingga transparansi pengadaan barang dan jasa secara real-time,” jelasnya.
Samsudin merinci sejumlah sektor yang dinilai rawan tanpa adanya tindakan luar biasa (extraordinary action), di antaranya:
Dana Pendidikan dan Infrastruktur Strategis.
Dana Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos).
Pengadaan Barang dan Jasa bernilai besar.
Dapur Rakyat Jadi Indikator Utama
Selain tata kelola pemerintahan, LIRA juga membawa aspirasi masyarakat bawah yang merasa belum mengalami perubahan signifikan. Melambungnya harga kebutuhan pokok, terbatasnya lapangan kerja, hingga ketimpangan antarwilayah menjadi raport merah yang perlu segera diperbaiki.
“Program boleh banyak, seremoni boleh megah. Tetapi jika dapur rakyat masih sulit, maka ada yang salah dalam prioritas kebijakan,” sindir Samsudin. Ia menambahkan bahwa sektor UMKM pun dinilai belum merasakan dampak optimal dari kebijakan daerah yang ada saat ini.
Tuntutan Tahun Kedua: Transparansi Radikal
Memasuki tahun kedua masa jabatan, LIRA Jatim mendesak Pemprov Jatim untuk melakukan langkah pembuktian nyata, bukan sekadar pengulangan agenda rutin. Beberapa poin tuntutan LIRA antara lain:
Audit Terbuka pada sektor-sektor dengan temuan BPK berulang.
Dashboard APBD yang dapat diakses masyarakat secara real-time.
Target Terukur dalam penurunan kemiskinan dan pengangguran yang diumumkan secara transparan.
“Jika pola administratif dan simbolik ini terus dipertahankan tanpa terobosan nyata, publik akan menilai kepemimpinan ini gagal melakukan reformasi mendasar,” pungkas Samsudin. Ipul jatim
About the Author
