Pasuruan // lensapubliknews.com – Keberadaan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Lebaksari di Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, belakangan ini memicu keresahan mendalam di tengah masyarakat. Fasilitas yang seharusnya menyalurkan makanan bergizi tersebut kini diterpa isu miring terkait kelayakan operasionalnya, mulai dari menu makanan yang bermasalah hingga ancaman pencemaran lingkungan.
Keluhan pertama muncul langsung dari kalangan orang tua penerima manfaat. Kualitas makanan yang didistribusikan dinilai jauh dari standar kelayakan yang diharapkan.
“Kapan hari telur nya kurang sehingga nasi di kirim tidak ada telur nya dan kapan hari lagi terindikasi basi,” ujar salah satu wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan.
LSM Angkat Bicara, Khawatirkan Nasib Petani
Carut-marutnya operasional SPPG Lebaksari ini memantik reaksi keras dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Ketua Umum DPP P-MDM, Gus Ujay, menegaskan bahwa pihaknya telah menerima banyak aduan dari warga sekitar mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh bangunan tersebut.
“Kami juga ada laporan dari warga di karenakan berdirinya bangunan SPPG ini di tengah-tengah sawah. Kami khawatir air IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) yang masih belum standar bangunan dialirkan ke selokan sawah, yang akhirnya akan mengganggu tanaman kami,” tegas Gus Ujay saat dikonfirmasi media.
Gus Ujay menambahkan, pihaknya sudah mencoba melakukan klarifikasi langsung kepada pimpinan fasilitas tersebut. Namun, jawaban yang diterima dirasa belum memuaskan.
“Saya mencoba mengkonfirmasi ke Rajak selaku Kepala SPPG, dengan lantang menjawab IPAL sudah sesuai standar bangunan. Maka dengan adanya dugaan ini, kami berharap dari pihak-pihak terkait untuk sidak turun ke lokasi SPPG Lebaksari, Kecamatan Wonorejo,” cetus Gus Ujay.
Pembagian Dinilai Tebang Pilih, Tak hanya masalah kualitas makanan dan limbah, SPPG Lebaksari juga dituding tidak adil dalam mendistribusikan programnya. Warga merasa asas pemerataan telah diabaikan dalam proyek ini.
“Belum lagi keluhan dari beberapa warga karena di Desa Kendangdukuh hanya sebagian kecil yang dapat,” sambung Gus Ujay dengan nada kecewa.
Menyikapi rentetan persoalan ini, pihak LSM dan warga mendesak pemerintah serta dinas terkait untuk segera mengambil tindakan tegas. Jika terbukti melanggar dan tidak memenuhi standar pelayanan, mereka menuntut agar tempat tersebut ditutup.
“Kami akan tunggu turunnya dari pihak-pihak yang terkait agar memberikan teguran atau penutupan jika memang SPPG Lebaksari tidak layak operasional setelah liburan sekolah,” pungkas Gus Ujay menutup wawancara.
(IPUL Jatim)
About the Author
